Kebebasan Pers Vs “Contemp of Court”

0
1822

Oleh Diding Karyadi*

DINAMIKA politik hukum terkait rancangan undang-undang (RUU) tentang penghinaan terhadap peradilan (Contemp of Court) yang kini mulai ramai diperbincangkan, sesungguhnya terlalu berisiko untuk diabaikan. Sebab bila rancangan beleid itu telanjur menjadi undang-undang, maka bukan hanya kebebasan pers yang akan (kembali) terpasung, tetapi juga akan marak kriminalisasi terhadap para pekerja pers dan banyak pihak lain.

Dinamika yang dimaksud adalah masuknya RUU Contempt of Court ke dalam daftar Prolegnas 2014-2019. Draf RUU tersebut langsung menuai penolakan dari banyak pihak karena dinilai bertolakbelakang dengan semangat konstitusi.

Berdasarkan draf RUU tersebut, yang penulis dapatkan dari berbagai sumber, Contempt of Court diartikan sebagai tindak pidana penyelengaraan peradilan. Contempt of Court didefinisikan sebagai setiap perbuatan bersifat intervensi, tindakan, sikap, ucapan, tingkah laku dan/atau publikasi yang bertendensi dapat menghina, merendahkan, terganggunya, dan merongrong kewibawaan, kehormatan dan martabat hakim atau badan peradilan.

Pasal 24 RUU itu bahkan secara khusus menyasar media massa untuk dilarang mempublikasikan seluruh proses persidangan. Bunyi selengkapnya adalah:

Setiap orang yang mempublikasikan atau memperkenankan untuk dipublikasikan proses persidangan yang sedang berlangsung, atau perkara yang dalam tahap upaya hukum, yang bertendensi dapat mempengaruhi kemerdekaan atau sifat tidak memihak hakim, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun atau pidana denda paling banyak Rp 1 miliar.

Hukuman bahkan tidak hanya diterapkan kepada wartawannya, tetapi juga kepada badan hukum tempat wartawan tersebut bekerja. Sebab, Pasal 50 ayat 1 RUU itu menyebutkan: Apabila tindak pidana terhadap penyelengaraan peradilan dilakukan oleh, untuk atau atas nama badan usaha, tuntutan dan saksi pidana dijatuhkan kepada: a.Badan usaha, dan/atau; b. Orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.

Dengan membaca dua pasal dari RUU itu saja, sudah sangat jelas tersurat bahwa RUU tersebut berpotensi merampas kebebasan hak asasi manusia yang diakui oleh UUD 1945. Selain melanggar UUD 1945 dan UU HAM, RUU itu juga jelas-jelas mengangkangi UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, khususnya Pasal 2 yang menjamin bahwa kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat.

Namun, sebelum terlalu jauh menakar seberapa berbahaya RUU tersebut bagi kebebassan pers, dan seberapa besar manfaatnya bagi upaya mencapai kepastian hukum dan kepastian keadilan di negeri ini, ada baiknya kita juga memperdalam wawasan dan pengetahuan tentang apakah itu Contempt of Court.

Istilah Contempt of Court itu sendiri berasal dari tradisi hukum Inggris dan negara-negara yang tergabung dalam keluarga hukum Common Law System. Di mana pada abad pertengahan sejarah dan tradisi hukum Contempt of Court di Inggris berhubungan erat dengan sejarah dan bentuk kerajaan Inggris yang sangat kuat. Semua orang harus tunduk kepada raja sebagai kekuasaan yang tertinggi. Raja merupakan sumber hukum dan keadilan, yang kekuasaannya didelegasikan kepada para hakim, sehingga Contempt of Court dipandang identik dengan Contempt of The King (Muladi dan Barda Nawawi Arief , 1992:206)

Contempt of Court sampai saat ini merupakan pranata yang tidak ada secara khusus ketentuannya dalam perundang-undangan di Indonesia. Penyelesaian hukum terhadap tindakan-tindakan atau perbuatan yang identik dengan masalah dimaksud, selama ini hanya menggunakan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Meskipun delik-delik dalam KUHP yang selama ini digunakan sebagai aturan yang dapat dipakai untuk persoalan-persoalan tersebut masih terpencar dalam beberapa bab dalam Buku II “Kejahatan” dan Buku III “Pelanggaran”.

Secara umum KUHP bisa bahkan telah digunakan untuk menjerat pelaku tindak pidana Contempt of Court. Delik-delik tersebut dapat dikategorikan sebagai delik atau tindak pidana terhadap penyelenggaraan peradilan atau Contempt of Court.

Pada intinya Contempt of court dapat berupa tindakan yang merongrong kewibawaan pengadilan maupun hakim. Tindakan-tindakan yang dimaksud terjadi dalam lingkup sidang peradilan. Bentuknya dapat berupa mengganggu, menghina hakim, tidak patuh terhadap hakim yang intinya menghalang-halangi persidangan, baik berupa perkataan (verbal) maupun serangan fisik (non verbal).

Pelanggaran contempt of court bersifat sangat subyektif, artinya tergantung pada persepsi masing-masing hakim. Pelaku Contempt of court bisa advokat, terdakwa maupun hakim dan pengunjung sidang (semua yang hadir dalam persidangan).

Proses pidana terhadap pelaku contempt of court selama ini sama dengan proses pidana umum lainnya. Kenyataan bahwa selama ini Contempt of Court tidak ada ketentuannya dalam pranata hukum Indonesia, telah mendorong keinginan untuk mewujudkan aturan tentang Contempt of Court secara sistematis dan tersendiri, untuk menjamin terselenggaranya peradilan yang berwibawa dan bebas dari berbagai tekanan (pressure), ancaman dan berbagai tindakan yang dapat menyerang kehormatan suatu peradilan dan mengambat jalannya proses peradilan. Maka, dalam penjelasan umum butir ke-4 UU Mahkamah Agung No. 14 Tahun 1985, keinginan adanya suatu perundang-undangan mengenai Contempt of Court tersebut secara tersurat dituliskan: “Selanjutnya untuk dapat lebih menjamin terciptanya suasana sebaik-baiknya bagi penyelenggaraan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, maka perlu dibuat suatu undang-undang yang mengatur penindakan terhadap perbuatan, tingkah laku, sikap dan/ucapan yang dapat merendahkan kewibawaan, martabat, kehormatan badan peradilan yang dikenal sebagai “Contempt of Court”.

Secara demikian maka sesungguhnya tidak ada masalah bila tindakan/perbuatan yang termasuk ke dalam kategori Contempt of Court itu segera mendapat landasan hukum yang lebih bersifat khusus, sistematis dan tersendiri dalam bentuk undang-undang. Toh ditinjau dari aspek filosofis, yuridis maupun sosiologis keinginan itu cukup beralasan bahkan telah menjadi sebuah kebutuhan. Hanya saja hal yang harus diperhitungkan adalah dampaknya terhadap pranata sosial dan pranata hukum lainnya. Jangan sampai perjuangan meningkatkan kualitas kemandirian dan kewibawaan peradilan itu justru mengorbankan kebebasan pers bahkan melanggar hak asasi manusia. Bukankah itu sama saja dengan mengobati mata kanan dengan mencongkel mata kiri? Wallahu’alam.

*) Penulis adalah penulis buku “Kebebasan Pers dan Anarkhisme

Komentar Anda

komentar

BAGIKAN