“Law Enforcement” Pelaku Kejahatan Seksual pada Anak

0
2007

Suryadi *)

RENCANA pemerintah untuk mengeluarkan peraturan mengebiri pelaku kekerasan seksual menuai tanggapan yang beragam. Diberitakan bahwa Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mengungkapkan ketidaksetujuan rencana tersebut karena merupakan bentuk sebagian dari pelanggaran HAM. Pemerintah nampaknya over reaktif terhadap bencana kejahatan seksual yang dipicu oleh kasus kekerasan seksual dan diikuti pembunuhan bocah perempuan usia 9 tahun berinisial PNF, yang jasadnya dibuang dalam kardus di daerah Kalideres, Jakarta Barat, pada Jumat 2 Oktober 2015.

Dalam kasus korban PNF, polisi menetapkan AD (39) sebagai pelakunya yang tak lain adalah tetangganya, dan modus seperti itu adalah pola identik dalam kasus-kasus kekerasan pada anak. Tersangka mengakui bahwa sebelum membunuh korban, dirinya tengah mengonsumsi narkoba jenis sabu. Setelah melancarkan aksi bejatnya, lalu menjerat leher PNF dengan menggunakan kabel tembaga bekas charger ponsel hingga tewas. Akibat panik kemudian pelaku membungkus korban dengan kardus dan dibuang. Pelaku diketahui memiliki kelainan seksual. Ia kerap melakukan pencabulan terhadap anak-anak di bawah umur, termasuk beberapa anak di lingkungan tempat tinggalnya.

Pemerintah sudah kehilangan kesabaran karena Indonesia juga digambarkan menjadi sorganya para pelaku pedofilia. Karena mereka dapat dengan leluasa melakukan aksi bejat dengan sanksi hukuman yang tidak memberikan efek jera. Berasal dari kata Pais, Paidos yang berarti anak, dan kata Phileo, Philos yang berarti mencinta. Yang di maksud pedofilia adalah suatu penyakit kejiwaan di mana seseorang mempunyai kecenderungan seksual terhadap anak-anak. Tindakan pedofilia dapat berupa: (1) Perbuatan memperlihatkan alat kelamin pada anak-anak. (2) Membelai-belai, menciumi, mendekap, menimang, dan tindakan manipulasi tubuh anak-anak lainnya. (3) Melakukan senggama dengan anak-anak.

Dari istilah-istilah di atas, korban pedofilia adalah seorang anak yang menderita secara kejiwaan dikarenakan akibat dari suatu tindakan pelanggaran seksual seperti memperlihatkan alat kelamin, membelai, mencium, mendekap, memanipulasi dan melakukan senggama. Pelakunya tentu saja orang dewasa dengan gangguan psikopatologi. Orientasi seks yang menyimpang pada orang dewasa merupakan akibat dari proses parenting yang sempurna. Peran orang tua sangat penting dalam masa tumbuh kembang anak. Mendeteksi sedini mungkin anak-anak dengan permasalahan yang dihadapi merupakan kata kunci agar mereka menjalani kehidupan sesuai fase-fase yang harus dilalui secara wajar.

Trend Kekerasan Pada Anak Terus Meningkat

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) merilis data tentang kekerasan pada anak selalu meningkat setiap tahun. Hasil pemantauan KPAI dari 2011 sampai 2014, terjadi peningkatan yang sifnifikan kasus kekerasan pada anak tahun 2011 terjadi 2.178 kasus kekerasan, 2012 ada 3.512 kasus, 2013 ada 4.311 kasus, 2014 ada 5.066 kasus.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mengatakan kekerasan seksual merupakan kasus terbanyak terkait tindak pidana atas anak yang dilaporkan warga kepada lembaga tersebut. Kekerasan seksual tersebut meliputi diantaranya, persetubuhan, pencabulan, pemerkosaan dan pelecehan seksual. LPSK mencatat selama Januari hingga Juni 2015 tercatat sebanyak 37 laporan terkait tindak pidana atas anak yang masuk. Dari jumlah tersebut, 24 diantaranya merupakan laporan kasus kekerasan seksual pada anak. Dari 24 kasus, terdapat 11 laporan terkait kasus persetubuhan, 9 kasus pencabulan, 2 kasus pemerkosaan dan 2 laporan kasus pelecehan seksual. Sementara, untuk 13 kasus lainnya, terdiri atas 10 laporan kasus penganiayaan anak dan pembunuhan, 1 laporan pencabulan anak dan tindak perdagangan orang serta 1 laporan perampasan kemerdekaan terhadap anak di bawah umur.

Perlu diingat bahwa hasil tela’ah para akademisi dan praktisi mengungkapkan bahwa 78,3 persen anak yang menjadi pelaku kekerasan karena mereka pernah menjadi korban kekerasan sebelumnya atau pernah melihat kekerasan yang dilakukan kepada anak lain dan menirunya.Sehingga diperlukan lingkungan yang kondusif di sekitar anak-anak. Lingkungan di mana nilai dan etika keber-agama-an harus dijadikan fondasi dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Pranata sosial yang memainkan perannya dalam turut memberikan bimbingan dan tuntunan yang sesuai dengan budaya bangsa.

Optimalisasi Penegakan Hukum

Kehadiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (UUPA) sebenarnya mengisyaratkan keseriusan pemerintah dalam pelaksanaan hak-hak dan perlindungan anak. Regulasi tersebut merupakan tindaklanjut pemerintah setelah meratifikasi Konvensi Hak Anak (Convention On The Rights of The Child) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang dituangkan dalam Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1996.

Konvensi Hak Anak (KHA) adalah wujud kepedulian bangsa-bangsa dalam upaya untuk memberikan perlindungan terhadap anak dan menegakkan hak-hak anak di seluruh dunia pada tanggal 20 Nopember 1989 dan mulai mempunyai kekuatan memaksa (entered in to force) pada tanggal 2 September 1990. Konvensi ini telah diratifikasi oleh semua negara di dunia, kecuali Somalia dan Amerika Serikat.

Sanksi tegas terhadap pelaku kekerasan seksual pada anak hakikatnya telah termaktub dalam UUPA bahkan untuk kasus dengan korban anak PNF karena dilakukan secara berencana tentu terkait juga dengan pidana umum. Penegakan hukum harus konsisten jangan tebang pilih, jangan tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Hukum di samping harus adil juga harus dapat memberikan efek jera pada pelakunya. Karena bersamaan dengan-nya ada sanksi yang harus ditegakan. Rasa keadilan harus dapat dirasakan oleh korban (keluarganya) sedangkan efek jera, dengan diberikannya sanksi hukuman yang tegas agar tidak terjadi lagi kasus serupa berakibat semakin menurun tingkat kekerasan (seksual) dan penelataran pada anak.

Kini publik berharap banyak pada ketegasan penegak hukum untuk mengimplementasikan sanksi tegas (law enforcement) kepada para pelaku kejahatan kekerasan seksual dan penelantaran pada anak. Penegakan hukum adalah batas akhir kesabaran dan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah (tulis: penegak hukum). Karena jika impelementasi pranata hukum tidak dapat dilaksanakan dikhawatirkan kekecewaan dan ketidakpercayaan masyarakat akan semakin memuncak dan bukan tidak mungkin berpotensi terjadi hukum rimba, maen hakim sendiri.

Kepedulian dan keterlibatan semua elemen masyarakat, stakeholders implementasi hak dan perlindungan anak harus segera dibangkitkan. Sinyalemen tentang fenomena “gunung es” pada kasus-kasus kekerasan (seksual) pada anak-anak semakin menemukan faktanya. Karena kasus-kasus tersebut akan menjadi permasalahan publik ketika : (1) merenggut nyawa (anak) manusia, (2) masuk ke ranah hukum, karena dilaporkan oleh pihak korban, dan (3) dipublikasikan oleh media massa (karena sudah masuk ke ranah publik).

Dari parameter statistik dan fenomena eskalasi modus sebagaimana disebutkan di atas banyak pihak menganggap Indonesia sudah masuk kategori darurat kekerasan seksual pada anak. Mendesak diperlukan, di samping penegakan hukum yang konsisten juga gerakan masif perlindungan dan anti kekerasan seksual pada anak. Wajib hukumnya menciptakan seluas mungkin lingkungan yang ramah anak (friendly-child environment), khususnya di tiga matra tempat anak-anak menuntaskan tumbuh-kembang mereka, yakni : keluarga, sekolah dan lingkungan sosial. STOP Kekerasan Seksual pada Anak !!

*) Pengajar Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Komentar Anda

komentar

BAGIKAN