Perselisihan Pilwu

0
2466

Oleh Diding Karyadi

SEBANYAK 354 calon kepala desa (kuwu) dari 124 desa di 37 kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Cirebon, mengikuti perhelatan pemilihan kuwu (Pilwu) serentak, Minggu (25/10). Pelaksanaan pesta demokrasi tingkat desa itu dinilai berjalan sukses tanpa ekses dan diharapkan dapat dijadikan barometer bagi proses Pilwu serentak di masa yang akan datang.

Demikian bunyi headline HU Fajar Cirebon edisi Senin (26/10). Sukses tanpa ekses, katanya. Tapi benarkah demikian faktanya? Bukankah sampai dengan hari ini masih saja ada gejolak di tengah masyarakat yang timbul akibat adanya perhelatan Pilwu? Bukankah aksi saling-gugat dan saling-lapor pun masih terjadi di antara pihak-pihak yang berselisih di sejumlah desa penyelenggara Pilwu?

Tak bisa dimungkiri bahwa khususnya dari aspek keamanan dan ketertiban, perhelatan Pilwu serentak di Kabupaten Cirebon boleh dikata cukup berhasil. Dari sekian banyak desa yang melaksanakan Pilwu, nyaris tak terdengar adanya kerusuhan massa, huru-hara atau gangguan kemanan dan ketertiban yang signifikan. Barangkali fakta inilah yang kemudian menjadi dasar bagi sejumlah kalangan untuk menilai bahwa Pilwu serentak di Kabupaten Cirebon berjalan sukses tanpa ekses.

Tetapi hendaknya tak boleh dilupakan, bahwa proses Pilwu tidak berawal dan berakhir di hari “H” pemilihan. Ada proses awal yang penuh hiruk-pikuk kerawanan sosial seperti pendataan penduduk dan kampanye calon. Ada pula proses akhir pascapemilihan (pemungutan suara) yang juga tak kalah tinggi tingkat kerawanan sosialnya, seperti tahap penetapan hingga pelantikan calon terpilih, yang menyisakan ruang bagi upaya protes sosial dan prosedur hukum. Penulis lebih senang menamai “celah” pada Pilwu serentak ini dengan istilah “Perselisihan Pilwu”.

Lalu, apa saja yang termasuk “Perselisihan Pilwu” itu dan siapa saja pihak yang berwenang menyelesaikannya serta bagaimana cara penyelesaiannya?

Perselisihan hasil pemilihan kepala desa mengacu pada Pasal 37 ayat (6) UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang berbunyi:

(1) Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak. (2) Panitia pemilihan Kepala Desa menetapkan calon Kepala Desa terpilih. (3) Panitia pemilihan Kepala Desa menyampaikan nama calon Kepala Desa terpilih kepada Badan Permusyawaratan Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah penetapan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Badan Permusyawaratan Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan panitia pemilihan menyampaikan nama calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati/Walikota. (5) Bupati/Walikota mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk keputusan Bupati/Walikota. (6) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Dengan demikian, bupati/walikota daerah setempatlah yang diberikan kewenangan oleh UU Desa untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan kepala desa.

Dasar hukum lain yang lebih khusus mengatur tentang perselisihan mengenai hasil pemilihan kepala desa adalah Pasal 41 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (PP Desa) yang mengatur bahwa dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan kepala desa, bupati/walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.

Namun demikian, seperti yang terlihat dalam kedua aturan tentang pemilihan kepala desa yang terdapat dalam UU Desa dan PP Desa di atas, keduanya kurang spesifik mengatur mengenai penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa. Maka, pengaturan pemilihan kepala desa pada praktiknya dituangkan kembali dalam peraturan daerah yang bersangkutan.

Sebagai contoh, dapat kita lihat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Rakyat. Pasal 39 Perda tersebut berbunyi: (1) Keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan hanya dapat diajukan oleh calon kuwu kepada bupati paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan. (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya calon. (3) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bupati menyelesaikan perselisihan dimaksud paling lama 30 hari (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya laporan keberatan hasil pemilihan kuwu. (4) Bupati memutus perselisihan hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan memperhatikan pertimbangan dari Tim Fasilitasi Pemilihan Kuwu dan Tim Pengawas.

Jelaslah sudah bahwa bola panas kini berada di tangan Bupati Cirebon serta Tim Fasilitasi dan Tim Pengawas Pemilihan Kuwu. Setidaknya sampai ada calon kuwu yang membawa perselisihan Pilwu ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Wallahu’alam.

Komentar Anda

komentar

BAGIKAN