Revisi UU Pilkada

Diding Karyadi

0
1880

PEMERINTAH, melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), berencana mengusulkan revisi terhadap Undang-Undang No. 8/2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (Pilkada), tahun 2016 mendatang. Demikian disampaikan Mendagri, Tjahjo Kumolo, kepada wartawan, usai menghadiri Sidang Paripurna Istimewa Hari Jadi Kabupaten Kuningan di Gedung DPRD setempat, Selasa (1/9).

Undang-undang (UU) memang bukan kitab suci yang isinya tidak boleh diotak-atik. Bahkan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 pun yang menjadi ground norm dan patokan bagi seluruh UU yang dibuat, tak terlarang untuk direvisi isi dan kandungannya. Seperti yang telah dilakukan bangsa ini terhadap Undang-Undang Dasar 1945 (UUD ’45), yang tercatat telah empat kali diamandemen.

Tetapi melakukan perubahan secara terus menerus dan dalam waktu singkat, tentu bukanlah langkah menuju situasi yang diharapkan. Sebab lahirnya UU pada prinsipnya adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Benar bahwa kepastian hukum dapat dikalahkan oleh keinginan bersama untuk mendapatkan kepastian keadilan. Tetapi bagi negara yang menganut asas hukum (rechsstaat) seperti Indonesia, kepastian keadilan akan menjadi nisbi tanpa kepastian hukum.

Begitu halnya dengan UU tentang Pilkada dalam beberapa tahun terakhir. Dari tahun ke tahun, setiap akan berlangsung Pilkada di suatu daerah, selalu saja ada perubahan yang signifikan dan prinsip dari UU Pilkada. Kalau tidak terjadi karena adanya revisi atau pergantian undang-undang, perubahan tentang aturan Pilkada juga terjadi akibat adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan yudicial review yang diajukan pihak-pihak terkait. Perubahan aturan pun terkadang terjadi pada saat-saat “kritis” ketika aturan tentang tahapan yang berubah itu tinggal menghitung hari untuk dilaksanakan.

Perubahan undang-undang (dan peraturan perundang-undangan lain) secara terus menerus dan dalam waktu singkat, menunjukkan bahwa para pembuatnya tak memiliki visi yang cukup terhadap konteks dan perubahan zaman. Sebab, sebelum ditetapkan menjadi undang-undang (UU), sebuah rancangan undang (RUU) telah diatur untuk melewati berbagai tahapan pembahasan pada berbagai tingkatan, serta dirancang untuk menyertakan aspirasi masyarakat yang didukung dengan pendapat para ahli. Kehadiran para legal drafter dalam perumusan dan pembahasan RUU pun, baik dari sisi kerangka maupun substansinya, dijamin dan dibiayai secara maksimal oleh negara.

Maka, ketika ada sebuah UU yang lahir dengan berbagai cacat dan ketidaksempurnaan sehingga tak mampu menyesuaikan diri dengan zaman dan kondisi di lapangan, sudah sepantasnya masyarakat bertanya; ngapain aja kerja kalian wahai para pembuat undang-undang?

Lalu, siapakah orang-orang yang paling bertanggung jawab dalam urusan ini?

Berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 , kekuasaan untuk membentuk undang-undang ada pada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Lalu pada Pasal 20 ayat (2) UUD 1945 diatur bahwa setiap rancangan undang-undang (RUU) dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama.

Selanjutnya, proses pembentukan UU diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Selain itu, proses pembentukan UU juga diatur dalam UU No. 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Lagi-lagi mereka. Ya, mereka yang telah dipilih dan diberi amanat oleh rakyat untuk melindungi segenap tumpah darah dan menyejahterakan rakyat serta mewujudkan keadilan sosial bangsa ini. Mengapa dari periode ke periode yang mampu mereka wujudkan hanya sebatas kegaduhan politik dan produk-produk yang mengarahkan bangsa ini kepada situasi salah urus? Salah pilihkah kita?

Wallahu’alam ***

Komentar Anda

komentar

BAGIKAN